TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi menyatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI mencemarkan nama baik DPRD. Sebab, PSI telah menuduh terjadinya dugaan politik uang dalam pemilihan wagub DKI tanpa menyertakan bukti.
"Kalau dibilang begitu bisa menjatuhkan anggota dewan dan bisa mencemarkan nama baik," kata Suhaimi saat dihubungi Tempo, Senin, 15 Juli 2019.
Proses pemilihan wagub DKI kini memang ada di tangan anggota dewan. Panitia khusus atau pansus pemilihan wagub DKI telah merencanakan rapat paripurna pemilihan wagub DKI pada 22 Juli mendatang setelah pekan ini mereka mengesahka tata tertib. Ada dua orang calon wagub dari PKS yang akan dipilih dalam paripurna, yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
Suhaimi mengatakan nama baik yang berpotensi tercoreng adalah anggota pansus dan dewan yang menghadiri rapat paripurna pemilihan. PSI, kata dia, seharusnya membeberkan bukti politik uang tersebut. "Tapi kan dia menuduh seseorang melakukan ini dan itu maka dia harus mendatangkan bukti," ujarnya.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta, Rian Ernest sebelumnya menyampaikan dugaan ada transaksi uang dalam proses pemilihan Wagub DKI. Menurut Ernest, dirinya memperoleh informasi itu dari dua elit politik.
Modusnya adalah anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna pemilihan wagub DKI bakal dikucurkan dana. Tujuannya agar rapat paripurna memenuhi syarat kuorum sehingga bisa dilakukan voting. Namun, Ernest tak membeberkan secara gamblang siapa pihak yang terlibat politik uang tersebut.
Suhaimi sendiri mengaku tak mengetahui siapa yang terlibat politik uang pemilihan wagub. Namun ia menjamin, PKS tidak akan melakukan praktik kotor itu.
Menurut Suhaimi, PKS bakal menjalani proses pemilihan dengan baik, bersih, dan profesional. "Kalau kita upayakan bahwa ini semuanya berjalan dengan baik," kata dia.
